DPR: Okestra Kebodohan Nasional

Pernah duduk di warung kopi, kopi sudah dingin, tapi linimasa masih saja panas?

Memang, ada masa ketika membaca kabar politik rasanya bukan lagi ingin berkomentar, tapi ingin menyandarkan kepala sebentar. Bukan karena lelah bekerja, tapi lelah memahami.

Barangkali, tanpa sadar, kita ini memang sedang menonton sebuah pertunjukan. Bukan pertunjukan besar yang megah, tapi cukup rapi untuk terus berjalan. Semacam orkestra—hanya saja yang dimainkan bukan musik, melainkan keputusan-keputusan yang sering terasa ganjil.

Kalau melihat data komposisi anggota DPR periode ini, sebenarnya tidak ada yang melanggar aturan. Semuanya sah. Demokrasi memang membuka pintu selebar-lebarnya. Siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh duduk.

Tapi ada satu hal yang kadang membuat kita berhenti sejenak.

Bukan soal ada yang lulusan SMA. Itu bukan masalah. Yang menarik justru yang memilih tidak menyebutkan latar belakang pendidikannya. Jumlahnya bukan sedikit. Lebih dari sepertiga.

Entah kenapa, ada yang terasa janggal di situ.

Di satu sisi, mereka adalah pembuat aturan. Di sisi lain, sebagian dari mereka memilih menyimpan bagian paling dasar dari rekam jejaknya. Seolah-olah publik tidak perlu tahu terlalu banyak.

Lalu kita diminta percaya.

Mungkin memang begitu cara kerja sistem ini.

Masalah lain muncul di tempat yang lebih sunyi: pembagian komisi. Di atas kertas, semua terlihat tertata. Tapi kalau diperhatikan, sering terasa seperti tidak benar-benar dirancang berdasarkan keahlian.

Ada yang latar belakangnya agama, tapi membahas tambang. Ada yang paham pertanian, tapi duduk di urusan diplomasi. Semuanya tetap berjalan, rapat tetap berlangsung, keputusan tetap diambil.

Dan kita tetap menonton.

Ketika ada yang mengkritik, jawabannya sering sederhana: anggota dewan itu generalis. Mereka wakil rakyat, bukan teknokrat.

Kalimat ini terdengar masuk akal. Sampai kita ingat bahwa yang mereka hadapi bukan persoalan sederhana. Ada anggaran besar, kebijakan kompleks, dan dampak yang panjang.

Menjadi “wakil rakyat” ternyata tidak otomatis membuat seseorang paham segala hal.

Tapi sistemnya memang tidak dirancang untuk itu.

Penempatan bukan soal cocok atau tidak cocok, tapi sering kali soal siapa dekat dengan siapa, siapa punya kekuatan apa. Ada komisi yang dianggap strategis, ada yang biasa saja. Dan seperti biasa, yang strategis jarang dibiarkan kosong.

Di titik ini, kita mulai paham: masalahnya bukan pada orang per orang, tapi pada cara permainan ini disusun.

Lalu muncul pertanyaan yang agak sia-sia: kenapa tidak diperbaiki?

Jawabannya sederhana, dan justru di situ letak peliknya.

Yang bisa memperbaiki sistem ini adalah mereka yang diuntungkan oleh sistem itu sendiri.

Seperti meminta orang untuk merapikan kursi yang membuatnya nyaman duduk.

Tidak mustahil. Tapi juga tidak terlalu masuk akal untuk diharapkan.

Akhirnya, kita kembali ke posisi semula: duduk, membaca, mengernyit, lalu lanjut minum kopi.

Tulisan seperti ini mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan menghentikan rapat, tidak akan membatalkan keputusan. Tapi setidaknya, ini semacam cara kecil untuk tetap waras.

Semacam pengingat pelan bahwa kita tahu ada yang tidak beres—meskipun tidak selalu bisa berbuat banyak.

Dan mungkin, untuk sementara, itu sudah cukup.

Karena kalau semuanya diterima begitu saja, yang berbahaya bukan lagi sistemnya.

Tapi kita yang mulai terbiasa. Lalu, —pelan-pelan, tanpa sadar kita gila.

Dan seperti kata orang-orang, kegilaan itu sering tidak terasa saat dijalani.

Barangkali bukan karena kita tidak sadar— tapi karena terlalu lama hidup di dalamnya, sampai ia terasa biasa saja.