Pejabat Kaya Boros, Rakyat Diminta Hemat dan Tirakat

Ngudarrasa.web.id—Entah sejak kapan, setiap kali negara sedang butuh napas panjang, rakyat yang lebih dulu diminta menahan napas. Disuruh hemat, disuruh sabar, kadang disuruh tirakat juga sekalian. Tapi yang bikin bingung, yang menyuruh justru kelihatan masih bisa bernapas lega.

Pola ini makin lama makin terasa akrab. Setiap rupiah melemah atau ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, yang pertama kali diajak “memahami keadaan” adalah masyarakat. Bahasa yang dipakai rapi dan menenangkan: penyesuaian fiskal, optimalisasi penerimaan, menjaga stabilitas. Tapi begitu sampai ke kehidupan sehari-hari, terjemahannya sederhana saja: harga naik pelan-pelan, pengeluaran membengkak diam-diam, dan dompet terasa makin cepat kosong sebelum waktunya.

Sebenarnya banyak orang tidak keberatan diajak memahami. Hidup memang tidak selalu lurus, ekonomi juga begitu. Yang jadi ganjalan justru bukan pada ajakannya, tapi pada pemandangannya. Di satu sisi rakyat diminta bijak mengatur pengeluaran, di sisi lain yang tampak di permukaan justru gaya hidup pejabat yang tidak banyak berubah. Mobil tetap mengilap, acara tetap ramai, fasilitas tetap terasa jauh dari kata cukup. Seolah krisis itu ada, tapi hanya berlaku untuk sebagian orang.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar angka. Ini soal rasa keadilan yang pelan-pelan terkikis. Karena orang bisa menerima kebijakan yang berat, asal terasa dibagi secara wajar. Tapi ketika beban lebih cepat jatuh ke bawah, sementara yang di atas tetap nyaman, maka yang muncul bukan hanya keluhan, tapi juga kecurigaan.

Kecurigaan bahwa mungkin masalahnya bukan semata kekurangan uang, tapi cara mengelolanya. Atau lebih sederhana lagi: mungkin yang bocor bukan dari sisi pemasukan, tapi dari sisi penggunaan. Namun yang sering terdengar justru dorongan untuk meningkatkan pajak, memperluas basis, dan seterusnya. Seolah solusi paling aman adalah meminta lebih banyak dari mereka yang paling mudah dijangkau.

Padahal dalam logika sederhana, kalau ember bocor, yang pertama diperiksa seharusnya lubangnya, bukan menambah debit air. Tapi entah kenapa, dalam urusan negara, logika itu sering terasa terbalik. Air terus ditambah, sementara bocornya dibiarkan jadi rahasia umum.

Yang lebih mengganggu lagi adalah pesan simboliknya. Gaya hidup pejabat tidak lagi sekadar urusan pribadi. Ia berubah menjadi bahasa diam yang dibaca publik setiap hari. Ketika yang terlihat adalah kemewahan, maka yang tertangkap bukan sekadar soal selera, tapi soal jarak. Jarak antara yang meminta pengorbanan dan yang tidak terlihat ikut berkorban.

Akhirnya, yang tersisa bukan hanya beban ekonomi, tapi juga beban batin yang tidak mudah dijelaskan. Orang merasa diminta memahami sesuatu yang tidak sepenuhnya adil. Dan di situ, kepercayaan mulai retak, pelan-pelan, tanpa suara.

Mungkin memang tidak semua hal bisa langsung dibenahi. Tapi setidaknya ada satu hal sederhana yang sering dilupakan: dalam situasi sulit, keteladanan jauh lebih meyakinkan daripada seribu penjelasan. Karena orang tidak hanya mendengar kebijakan, mereka juga melihat siapa yang benar-benar menjalaninya. Dan selama yang di atas masih bisa bernapas lega, sulit berharap yang di bawah mau terus menahan napas sendirian.